Ramallah, SPNA -  Sekretaris Organisasi Pembebasan Palestina, Senin (22/01/2018) dalam komentarnya terhadap pidato Wapres AS, Mike Pence mengatakan bahwa, Wapres AS tersebut sedang memimpin kampanye salib di Parlemen Israel, Knesset.

‘’Pidato Mike Pence memberikan hadiah kepada para ekstremis dimanapun mereka berada, serta membuktikan bahwa AS adalah bagian dari masalah bukan solusi.’’

Sebelumnya Pence mengatakan dalam pidatonya di Knesset bahwa kedutaan AS akan direlokasikan dari Tel Aviv ke Al-Quds sebelum akhir 2019.

Pence menambahkan bahwa Presiden Donald Trump telah menginstruksikan Menteri Luar Negeri AS di Washington untuk merelokasi kedutaan AS dari Tel Aviv ke Al-Quds dan diperkirakan akan dilaksanakan  tahun  2019.

Pidato Mike Pence di gedung Parlemen Israel, Knesset diwarnai aksi protes 13 anggota parlemen Arab yang menentang kebijakan Donald Trump. Mereka membawa spanduk yang mendukung Palestina serta berteriak bahwa Al-Quds ibukota bagi Israel.

Anggota parlemen blok Arab mengatakan dalam sebuah pernyataan bersama bahwa Pence tidak diterima di Timur Tengah karena Ia berencana menghapus langkah-langkah perdamaian yang adi. ‘’Pence dan Donald Trump telah memicu api konflik terbaru di Timur Tengah da mereka harus bertanggung jawab atas pertumpahan darah akibat hal ini. ‘’

Kunjungan tersebut sebelumnya direncakan akhir Desember lalu  namun ditunda menyusul ketegangan yang disebabkan oleh keputusan Presiden AS Donald Trump yang kontroversial.

Pence sebelumnya dijadwalkan akan berkunjung Mesir dan bertemu dengan Grand Syaikh Al-Azhar,  Dr. Ahmad Tayeb namun setelah deklarasi Trump, Syaikh Ahmad Tayyib terpaksa membatalkan pertemuan tersebut sebagai tanggapan atas pengakuan Washington terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Pernyataan Al-Azhar, yang disiarkan oleh media internasional, mengutip kalimat tajam Grand Syaikh yang mengatakan, ‘’Bagaimana saya bisa duduk dengan para pemalsu sejarah, yang seenaknya memberikan sesuatu yang tidak mereka miliki? Presiden AS harus segera membatakan  keputusan ilegalnya baik secara norma maupun hukum. ‘’

Selain itu Gereja Koptik Mesir juga memprotes relokasi kedutaan AS ke Yerusalem seperti dilansir Reuters dan Associated Press dan beberapa surat kabar Amerika dan Inggris.

Gereja Ortodoks Mesir dalam pernyataannya mengatakan: ‘’Mengingat keputusan pemerintah Amerika Serikat mengenai Yerusalem yang menyakiti perasaan jutaan orang Arab, maka Gereja Koptik Ortodoks Mesir tidak dapat menyambut Wakil Presiden AS Mike Pence selama kunjungan yang direncanakan ke Pada bulan Desember.’’

Sementara itu, penasihat Presiden Palestina untuk Urusan Diplomatik, Majdi Khalidi mengatakan bahwa Presiden Palestina Mahmoud Abbas tidak akan menerima kunjungan Pence pada paruh kedua bulan ini,’’  kata Khalidi dalam sebuah pernyataan kepada radio Voice of Palestine pada hari Sabtu pagi.

‘’Tidak akan ada pertemuan antara Wakil Presiden AS dan Mahmoud Abbas, karena Donald Trump telah melewati garis merah. ‘’

Awal Desember lalu, Presiden AS Donald Trump menetapkan secara resmi bahwa seluruh wilayah Al-Quds ibukota bagi Israel dan akan merelokasi kedubesnya ke kota suci tersebut.

AS juga menawari Pemerintah Palestina untuk menjadikan Abu Dis Ibukota Negara  dan menyerahkan Al-Quds untuk Israel dimana hal ini ditentang oleh pemerintah Palestina.

Keputusan Donald tersebut merupakan lampu hijau bagi zionis untuk terus memperluas pengaruhnya di Al-Quds serta membangun hunian ilegal di Al-Quds  yang telah dilarang Dewan Keamanan PBB dan mengurangi populasi warga Palestina di kota suci tersebut.

Deklarasi Trump juga menimbulkan gelombang demonstrasi di Palestina dan seluruh dunia serta mendapatkan respon negatif dari organisasi Yahudi ‘’Neturei Karta’’ yang menyatakan bahwa zionis bukan bagian dari Yahudi.

Sebelumnya 66 siswa Yahudi juga menuliskan sebuah petisi kepada pemerintah Netanyahu yang berisi menolak segala tindakan rasis dan penjajah terhadap Palestina.

Majelis Umum PBB, Kamis (21/12/2017) menetapkan sebuah resolusi menentang keputusan Donald Trump dengan dukungan 128 negara. PBB menyatakan bahwa status Al-Quds harus diselesaikan melalui perundingan langsung antara Palestina dan Israel, sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB terkait.

Senin lalu (15/1/2017)  Dewan Pusat Palestina mengumumkan, bahwa Palestina  akan menangguhkan pengakuan terhadap kedaulatan Israel sampai Israel mengakui kedaulatan Palestina di perbatasan 1967 serta menghentikan  pendudukan terhadap Yerusalem Timur dan permukiman ilegal.

Dalam sidang final Dewan Pusat Palestina di Ramallah, Komite Eksekutif PLO diberikan mandat untuk  menangguhkan pengakuan terhadap kedaulatan Israel, sebagai tanggapan atas pengakuan Presiden AS Donald Trump.

Koresponden AFP melansir bahwa 74 anggota sidang memilih resolusi tersebut, dua menentang, sementara 12 lainnya abstain.

Sidang Dewan Pusat Palestina berlangsung selama dua hari, Minggu dan Senin untuk membahas tanggapan terhadap inisiatif perdamaian Donald Trump yang menuntut Palestina menjadikan Abu Dis ibukota Israel, serta menyerahkan kedaulatan Al-Quds kepada Israel.

Abbas juga menolak menjadikan AS mediasi perundingan damai dengan Israel, serta menuduh Israel telah melanggar perjanjian perdamian Oslo tahun 1993.

(T.RS/S:Maannews)